HAIJABAR.ID – Sejumlah serikat buruh di Jawa Barat memastikan tidak akan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Salah satunya DPD Konfendasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat yang menegaskan tidak memberikan intruksi kepada anggotanya untuk turun ke jalan.

Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan organisasinya tidak mengeluarkan arahan untuk mengikuti aksi tersebut.

Namun, ia tidak mempermasalahkan apabila ada anggota yang memilih menyampaikan aspirasi atas nama pribadi.

“Tidak ada yang ikut, kalau atas nama pribadi mungkin ada ya, tapi kalau atas nama organisasinya tidak ada,” kata Roy pada Rabu, (26/8/2026).

Buruh Jabar Fokus Kawal RUU Ketenagakerjaan

Roy menjelaskan, serikat buruh di Jawa Barat saat ini lebih memprioritaskan pengawalan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang masih berlangsung di Panitia Kerja (Panja).

“Isu kita RUU ketenagakerjaa, kita sedang mengawal RUU Ketenagakerjaan yang sedang pembahasan di Panja,” katanya.

Menurut Roy, pihaknya bahkan tengah mempersiapkan agenda Konstitusi (MK) yang menjadi salah satu dasar dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan.

“Nah, sesuai putusan MK harus sudah beres nih, jadi kita memang sedang melakukan pengawalan dan persiapan untuk aksi khusus ketenagakerjaan,” katanya.

SPN Jabar Juga Tak Ikut Aksi

Sikap serupa disampaikan Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana. Ia memastikan organisasinya juga tidak memiliki rencana mengikuti aksi di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah diketahui telah bersiap menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Sejumlah tuntutan akan dibawa dalam aksi tersebut, di antaranya mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor.