HAIJABAR.ID –  Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengeritik sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau biasa dipanggil KDM.

Amnesty Kritik Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tugas pemerintah bersama aparat kepolisian, sehingga tidak perlu melibatkan masyarakat melalui mekanisme sayembara.

Usman menegaskan, upaya menjaga keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Barat bersama Kapolda Jabar.

“Itu tugas Gubernur dan Kapolda. Tidak perlu sayembara. Imbauan ‘boleh bertindak tegas asal jangan sampai mati’ dari kapolda adalah pesan yang ngawur secara hukum,”kata Usman dalam keterangan tertilis yang diterima pada Kamis, (23/7/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi melegitimasi tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Amnesty Minta Aparat Fokus Pekuat Pengamanan

Usman menyarankan pemerintah daerah dan kepolisian lebih memprioritaskan langkah-langkah konkret untuk mencegah kejahatan jalanan.

Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan patroli, pemasangan CCTV terintegrasu, perbaikan penerangan di titik rawan begal, percepatan respons terhadap laporan masyarakat, hingga mengusut jaringan penadah hasil kejahatan.

Ia juga menilai melibatkan warga sipil dalam menghadapi pelaku begal memiliki resiko tinggi karena pelaku kejahatan jalanan kerap menggunakan senjata tajam dan dapat mengancam keselamatan masyarakat.

“Namun penegakan keamanan dan ketertiban hukum tetap merupakan tanggung jawab aparat yang berwenang dan telah terlatih untuk menanggapi situasi semacam itu,” katanya.

Selain itu, Usman menyebut kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip community policing (pemolisian mayarakat/Polmas) yang mengedepankan tindak kejahatan, bukan mendorong warga melakukan penindakan secara langsung.

Yusril Turut Soroti Sayembara

Kritik terhadap sayembara juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan (Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, sayembara berpotensi memancing masyarakat bertindak karena iming-iming hadiah uang jutaan rupiah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah.

“Kalau boleh saya menyampaikan nasihat, dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini,” kata Yusril.

Sementara itu, Dedi Mulyadi menjelaskan hadiah sebesar Rp5 juta hingga Rp50 juta diberikan untuk mendorong partisipasi masyarakat menjaga keamanan lingkungan, bukan untuk memicu aksi main hakim sendiri.

Ia menegaskan hadiah hanya diberikan apabila pelaku kejahatan berhasil ditangkap, diserahkan kepada kepolisian dalam keadaan hidup, dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai proses hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menyambut positif kebijakan tersebut.

Menurutnya, sayembara dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama aparat kepolisian.