HAIJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi memundurkan pelaksanaan perdana Sekolah Rakyat Terintegritasi (SRT) menjadi 31 Juli 2026.

Penyesuaian jadwal dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana sekolah benar-benar siap sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintaj pusat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan operasional sekolah.

Saat ini, pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas pendukung masih terus dikebut agar seluruh kebutuhan sekolah dapat terpenuhi sebelum resmi beroperasi.

Ini Jadwal Baru MPLS dan Registrasi Siswa

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

“Tahapan persiapan harus dipastikan memenuhi standar sebelum sekolah mulai beroperasi,” kata Agus pada Rabu, (15/7/2026).

Sebelum kegiatan belajar dimulai, para siswa dijadwalkan hadir ke sekolah pada 30 Juli 2026 untuk proses registrasi sekaligus penyerahan dari orang tua kepada pihak sekolah.

Selanjutnya, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan dimulai pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan peluncuran resmi Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon.

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementrian Sosial, Suratna, menjelaskan bahwa perubahan jadwal dilakukan demi mengutamakan keselamatan para peserta didik.

“Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak,” katanya.

Progres Pembangunan Capai 80 Persen

Suratna menyebut pembangunan fisik sekolah saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dan terus dipercepat agar seluruh fasilitas siap digunakan sesuai target.

Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon akan menampung 540 siswa yang terbagi ke dalam 18 rombongan belajar.

Para siswa berasal dari Kabupaten Cirebon serta hasil migrasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Kuota tersebut dibagi merata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sebanyak 180 siswa.

Untuk mendukung sistem pendidikan berasrama, pemerintah telah menyiapkan empat unit asrama dengan kapasitas 544 tempat tidur, serta ruang makan yang mampu menampung 576 kursi dan meja.

Selain itu, berbagai infrastruktur penunjang seperti pasokan air bersih, jaringan listrik, layanan internet, hingga sistem pengelolaan sampah juga dipastikan siap mendukung operasional sekolah.

Pemerintah turut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para siswa sebelum kegiatan belajar dimulai.

Di sisi lain, Suratna memastikan tenaga pendidik telah siap menjalankan proses pembelajaran.

“Gurunya sudah siap semua, sudah ada,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah masih melakukan optimalisasi penerimaan peserta didik agar kuota 540 siswa dapat terpenuhi sebelum Sekolah Rakyat Terintegrasi resmi beroperasi.

“Sedang dicari optimalisasi untuk mencapai kuota itu,” pungkas Suratna.