KDM Kumpulkan 27 Kepala Daerah di Depok, Bahas Pasien yang Tak Ter-cover BPJS


HAIJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) bersama 27 kepala daerag kabupaten/kota se-Jawa Barat berkumpul di Balai Kota Depok, pada Rabu (7/10/2026).
Salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut yakni persoalan pasien yang belum ter cover pembiayaan BPJS Kesehatan.
Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan masih terdapat pasien yang terlantar di rumah sakit karena tidak diketahui identitas maupun pihak yang bertanggung jawab atas biaya perawatannya.
“Termasuk untuk orang-orang yang tadi banyak terlantar, enggak tahu siapa, rumah sakit menanggung sendiri, ini juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya bupati wali kota,” kata Supian.
Menurut Supian, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain itu, pemeerintah daerah didorong untuk terus memperhatikan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya menekan angka kematian ibu dan anak.
“Prinsipnya kita punya tanggung jawab mengurangi sedapat mungkin angka kematian ibu dan anak,” tegasnya.
Selain persoalan kesehatan, rapat tersebut juga membahas perlindungan bagi masyarakat yang masuk kategori pekerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Supian menyebut kelompok pekerja rentan yang menjadi perhatian antara lain pengemudi ojek, baik online maupun pangkalan, buruh, hingga petani.
Pemerintah daerah, kata Supian, akan mengupayakan agar kelompok pekerja tersebut mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa dicover dari sana,” kata Supian.
Pembahasan lainnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
KDM mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
Pemerintah daerah diarahkan mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 7 hingga 9 persen dari APBD.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan pendapatan daerah dengan memastikan pelaku usaha membayarkan pajak di daerah tempat usahanya beroperasi.
“Jangan sampai usahanya ada di satu kota/kabupaten di Jawa Barat tapi bayar pajaknya di tempat lain,” kata Supian.
Sementara itu, Pemkot Depok juga berkomitmen menjalankan arahan Pemprov Jawa Barat di bidang pendidikan.
Salah satunya melalui pelatihan guru matematika menggunakan metode Gasing atau Gampang, Asyik, dan Menyenangkan yang dikembangkan Profesor Yohanes Surya.
Pelatihan tersebut mulai dilaksanakan di SMA Negeri 4 Depok dengan melibatkan guru dari tingkat SD, SMP, dan SMA di Depok dan Bogor serta perwakilan kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Ini termasuk bagian yang menjadi kolaborasi kerja sama kita dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.