HAIJABAR.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak layak jalan.

Evaluasi difokuskan pada angkutan antarkabupaten dan antarkota yang masih menggunakan armada tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, langkah tersebut tidak hanya bertujuan menertibkan angkutan, tetapi juga menghadirkan solusi bagi para sopir melalui program peremajaan armada.

Dedi Mulyadi Siapkan Skema Peremajaan Tanpa DP

Menurut Dedi, Pemda Jabar tengah menyiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan sopir angkot memiliki kendaraan sendiri tanpa harus membayar uang muka (down payment/DP).

Peremajaan armada itu juga diwacanakan menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

“Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak segaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekedar menyetor,” kata Dedi pada Minggu, (26/7/2026).

Peremajaan Angkot Tak Cukup Ganti Armada

Dedi menilai keberhasilan sistem transportasi umum tidak hanya ditentukan oleh kendaraan tang digunakan, tetapi juga harus didukung perubahan budaya masyarakat dan pembenahan infastruktur perkotaan.

Menurutnya, transportasi modern harus dibangun melalui ekosistem yang saling mendukung, mulai dari trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan yang mampu menunjang mobilitas masyarakat.

“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” ungkapnya.

Pengadaan Armada Masih Jadi Tantangan

Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan program angkot pintas di Kota Bandung menunjukkan perkembangan positif setelah berjalan selama satu tahun.

Menurut Farhan, dari sisi operasional layanan tersebut sudah berjalan dengan baik.

Namun, tantangan terbesar masih berada pada proses pengadaan armada baru yang membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan angkot konvemsional.

Rencana evaluasi dan peremajaan angkot di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi umum sekaligus mendorong kesejahteraan para sopir melalui skema kepemilikan armada yang lebih berpihak.