HAIJABAR.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola di tingkat desa, bukan melalui Satuan Pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

Mahfud MD Usul MBG Dikelola Desa

Menurut Mahfud, kontrak dengan SPPG perlu dihentikan dan anggaran MBG dialihkan ke desa agar pengelolaannya lebih mudah diawasi. Skema tersebut juga dinilai dapat mengurangi risiko terjadinya keracunan makanan.

“Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan, tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa,” kata Mahfud dalam podcast di Youtube pada Jumat, (11/9/2026).

Mahfud menilai pengelolaan di tingkat desa akan lebih mudah dikontrol dibandingkan sistem yang melibatkan banyak pihak melalui kontrak SPPG.

“Tinggal bagaimana organisasi di tingkat desa itu yang bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini,” katanya.

Mahfud Sotori Kontrak SPPG

Mahfud menilai sistem kontrak dengan SPPG perlu diubah secara menyeluruh. Menurutnya, salah satu persoalan dalam pelaksanaan MBG adalah kewajiban satu dapur menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari.

“Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantau tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini,” katanya.

Ia menyarankan negara mengembalikan uang yang tekag dibayarkan kepada SPPG sesuai kontrak, kemudian mengubah pola pelaksanaan MBG menjadi berbasis desa.

Mahfud bahkan mengusulkan agar program tersebut melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dapur sekolah.

“Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu,” jelasnya.

Menurut Mahfud, skema tersebut sekaligus dapat menggerakkan perekonomian desa dan memberikan pekerjaan bagi KDMP.

“Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh,” katanya.

Mahfud Kritik Kinerja Kepala BGN

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengapresiasi langkah pemerintah memperbaiki struktur Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut.

Ia menilai Kepala BGN Sudaryono merupakan sosok yang bagus dan cekatan. Namun, Mahfud menyebut Sudaryono masih gagal dalam menjalankan program MBG karena kasus keracunan dinilai semakin banyak.

“Sudaryono menurut saya bagus. Tetapi dia gagal sampai saat ini. Kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu. Iya toh? Keracunan anak-anak tuh lebih banyak dari yang dulu dan tempatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia” kata Mahfud.

Mahfud kembali menilai persoalan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh sosok pimpinan BGN, melainkan sistem yang berjalan di lembaga tersebut, khususnya kontrak dengan SPPG.

“Dia tuh kan terjebak pada satu situasi di mana dia tidak bisa leluasa memperbaiki meskipun orangnya bagus. Lalu misalnya, itu SPPG yang menyebabkan banyak keracunan itu, kan tidak diapa-apakan,” tuturnya.