HAIJABAR.ID – Pemeringkatan data desil hasil survei Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menuai keluhan dari sejumlah warga di Kota Bogor, Jawa Barat.

Warga yang mengaku hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan justru tercatat dalam kategori desil 9-10.

Kondisi tersebut membuat sejumlah warga mengajukan sanggahan karena pemeringkatan desil berdampak terhadap akses berbagai layanan pemerintah, termasuk bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Warga Bogor Protes Masuk Desil 9-10

Salah satunya dialami Supriyadi (53), warga Kelurahan Cihampar, Kota Bogor. Ia mengaku mengalami hambatan ketika mengajukan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) untuk anaknya yang berkuliah di salah satu kampus pertanian di Kota Bogor.

Supriyadi mengaku memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta. Namun, dalam data pemeringkatan desil, dirinya tercatat berada di kategori 9 hingga menyulitkannya memperoleh keringanan UKT.

“Saya juga bingung, ini desilnya masuk kategori 9,” kata Supriyadi.

Ia mengatakan sebelumnya pernah mendapatkan keringanan UKT ketika membiayai anak pertamanya berkuliah di kampus yang sama. Namun, kondisi tersebut berubah setelah adanya perubahan data desil.

“Sekarang tidak ada kabar lagi, mungkin tidak diterima,” keluhnya.

Ramai Ajukan Sanggahan Data Desil

Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan keluhan terkait pemeringkatan desil cukup banyak.

Warga mengajukan sanggahan karena perubahan data tersebut berdampak terhdap berbagai keperluan, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.

“Kalau sanggahan memang banyak ada yang lewat kelurahan, tetapi juga bisa lewat aplikasi Kemensos maupun yang baru di BOS,” kata Atep.

Untuk mengajukan yang dikelola pemerintah daerah, sanggahan terkait peringkat desil biasanya dilayani secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga Dinas Sosial.

Menurut Atep, perubahan peringat desil cukup berdampak terhadap masyarakat, terutam dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Salah satu dampak yang cukup terasa adalah kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya dibayarkan pemerintah.

“Banyak BPJJ PBI yang dicabut, ini dari triwulan pertama sudah ramai,”imbuhnya.

Atap menjelaskan pemeringkatan desil berkaitan dengan penentuan penerima bantuan sosial. Warga yang berada pada desil 6-10 disebut tidak lagi menerima bansos, sementara penerima bansos berada pada desil 1-4.

Sanggahan Data Desil Capai 10-15 Warga per Hari

Atep mengatakan jumlah warga yang mengajukan sanggahan data desil cukup banyak. Di tingkat kelurahan di wilayah Kota Bogor, pengajuan sanggahan berkisar 10-15 warga setiap hari.

Jumlah tersebut diperkirakan lebih besar karena masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi maupun situs BPS.

Keluhan mengenai pemeringkatan desil juga ramai disampaikan warga melalui media sosial Threads.

Warganet Keluhkan Hal Serupa

Sejumlah warganet mengaku bingung setelah mengetahui dirinya tercatat dalam desil 9 atau 10, meski merasa kondisi ekonominya masih pas-pasan.

Salah satunya disampaikan akun @yknand*** melalui Threads. Ia mengaku terkejut setelah mengecek data desil dan mendapati dirinya masuk kategori 9.

“Iseng-iseng cek desil di dtsen-form.bps.go.id dan hasilnya? Masuk di desil 9 😩😩. Ini kapan surveinya?? 7 tahun gue berumah tangga, gak pernah sekalipun disurvei BPS. Jadi dapet datanya dari mana ini?” tulisnya.

Ia juga menceritakan kondisi keluarganya yang masih tinggal di rumah kontrakan tipe 36. Menurutnya, mobil yang dimiliki hanya satu unit dan merupakan mobil bekas lama. Ia juga mengaku hanya berwisata setahun sekali ke kota-kota terdekat.

Keluhan serupa disampaikan akun @shireish***. Ia mengaku berstatus ibu rumah tangga dan hanya memiliki sisa uang sekitar Rp200 ribu menjelang gajian, tetapi tercatat dalam desil 10.

“Nentuinnya gimana ini? IRT yang 16 hari sebelum gajian uang sisa 200 rebu, masuk desil 10. Super kaya raya,” tulisnya.

Ia kemudian menyindir kondisi tersebut dengan berharap agar sisa uang menjelang akhir bulan benar-benar mencapai Rp20 juta dan memiliki berbagai aset serta bisnis besar.

Keluhan-keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemeringkatan desil tidak hanya dirasakan warga yang mengajukan sanggahan secara langsung.

Sejumlah masyarakat juga mempertanyakan akurasi data karena merasa kategori kesejahteraan yang tercatat tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka sehari-hari. Keluhan serupa memang tengah ramai diberitakan dari warga di berbagai daerah.