HAIJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tidak akan diberlakukan kembali di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.

Menurutnya, kebutuhan operasional sekolah masih dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi setelah Pemprov Jawa Barat menemukan dugaan penyalahgunaan dana BOS senilai sekitar Rp 4 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Dedi Mulyadi Pastikan Sekolah Negeri Jabar Tetap Gratis

Menurut Dedi, persoalan utama yang dihadapi sekolah bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan pada tata kelola dan penggunaan dana operasional yang belum optimal.

“Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak,” kata Dedi pada Sabtu, (18/7/2026).

Ia menegaskan, hasil pengecekan di sejumlah sekolah menunjukkan bahwa dana BOS dan bantuan operasional dari pemerintah provinsi masih mampu memenuhi kebutuhan operasional SMA dan SMK negeri.

Karena itu, sekolah dinilai tidak perlu kembali menarik iuran pendidikan dari orang tua siswa.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons usulan reaktivasi SPP di SMA dan SMK negeri yang sebelumnya disampaikan sejumlah Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Komisi V DPRD Jawa Barat.

Menurut Dedi, jika SPP kembali diberlakukan, beban ekonomi keluarga siswa akan bertambah. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah.

Temuan Dugaan Penyalahgunaan Dana Bos Rp 4 Miliar

Dedi mengungkapkan, hasil pemeriksaan APBD 2025 menemukan penggunaan dana BOS untuk kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan.

“Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai RP 4 miliar,” katanya.

Ia menilai, temuan tersebut menjadi bukti bahwa penambahan sumber dana melalui SPP belum tentu menjadi solusi.

Sebaliknya, semakin besar dana yang dikelola tanpa tata kelola yang baik justru berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Artinya, cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasihan, jangan sampai ada yang kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS,” ucapnya.

Karena itu, Dedi mengingatkan seluruh kepala sekolah agar menggunakan dana BOS maupun bantuan operasional lainnya sesuai peruntukan dan dilakukan secara transparan.

Fokus Tingkatkan Fasilitas Sekolah

Alih-alih menghidupkan kembali SPP, Pemprov Jawa Barat akan memprioritaskan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain perbaikan toilet sekolah, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar lingkungan belajar menjadi lebih nyaman bagi siswa maupun guru.

“Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu,” ujar Dedi.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada pengelolaan dana yang tepat sasaran, pengawasan yang baik, serta transparansi dalam penggunaan anggaran.

Ajak Semua Pihak Jaga Pendidikan Gratis

Dedi mengingatkan bahwa kebijakan sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat baru mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.

Sebelum kebijakan tersebut berlaku, siswa masih harus membayar sejumlah pungutan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Ia mengaku pernah menemukan banyak siswa yang memiliki tunggakan biaya sekolah saat masih menjadi anggota DPR RI.

Bahkan, dirinya pernah membantu melunasi tunggakan siswa di sejumlah daerah seperti Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Pengalaman itu, menurutnya, menjadi alasan kuat agar kebijakan sekolah gratis tetap dipertahankan.

Dedi juga mengajak pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, hingga masyarakat bersama-sama menjaga komitmen terhadap pendidikan gratis di Jawa Barat.

“Yuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Dan kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya,” tuturnya.

Ia menegaskan, dengan pengelolaan dan pengawasan anggaran yang baik, dana BOS serta bantuan operasional dari pemerintah provinsi dinilai sudah cukup untuk menunjang kebutuhan operasional SMA dan SMK negeri di Jawa Barat, sehingga tidak ada alasan untuk menghidupkan kembali SPP.