HAIJABAR.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengajukan pinjaman sebesar Rp 3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infastruktur (SMI).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian untuk memperkuat fiskal daerah.

“Ini kami bicarakan bahwa saat ini belum ada pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke PT SMI. Jadi baru rencana pinjam,” kata KDM pada Rabu, (26/8/2026).

KDM menjelaskan, rencana pinjaman tersebut muncul karena kebutuhan anggaran pembangunan di Jawa Barat lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima pemerintah provinsi.

Ada Selisih Anggaran Pembangunan dan Pendapatan

Menurut KDM, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi fiskal Jawa Barat adalah belum seluruhnya diterima dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat.

“Karena yang dicatat sebagai sumber pendapatan, di antaranya dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke daerah sampai saat ini belum terbayarkan semuanya,” katanya.

Ia menyebut dana bagi hasil pajak tahun 2o23-2024 yang telah memiliki Peraturan Menteri Keuangan mencapai Rp 1,2 triliun. Namun, dari jumlah tersebut baru sebagian yang dibayarkan.

“Yang sudah ada peraturan Menteri Keuangan Rp 1,2, triliun, yaitu dana bagi hasil pajak tahun 2023-2024. Lumayan tuh Rp 1,2 triliun dan sudah dibayarkan beberapa hari yang lalu Rp 19 miliar,” ucapnya.

Selain itu, masih terdapat potensi penerimaan dana bagi hasil pajak untuk periode 2025-2026 yang menurut perhitungan KDM mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

“Artinya, andai kata dana Pemerintah Pusat itu dibayarkan maka tidak mesti pinjam,” jelasnya.

KDM Sebut Skema Pinjaman Tak Membebani Masyarakat

KDM membantah anggapan bahwa rencana pinjaman Rp 3,4 triliun tersebut nantinya akan menambah beban fiskal Pemprov Jabar maupun masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah provinsi tengah menyiapkan skema pembayaran dengan memanfaatkan dana yang menjadi hak Jawa Barat dari pemerintah pusat.

“Tidak, kenapa? Saya sedang mengajukan skema. Skemanya adalah bahwa dana pinjaman pada PT SMI nanti dibayarkan saja langsung oleh Menteri Keuangan,” katanya.

Menurut KDM, Pemprov Jabar memiliki tagihan kepada Kementerian Keuangan. Karena itu, ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban pinjaman kepada PT SMI.

“Kan itu lembaga keuangan di bawah Menteri Keuangan. Kita punya tagihan di Kementerian Keuangan. Ya tinggal dibayarkan saja ke situ,” ujarnya.

Pemprov Jabar Masih Punya Kewajiban Pinjaman Lama

Selain membahas rencana pinjaman baru, KDM juga menyinggung sejumlah kewajiban keuangan yang berasal dari periode pemerintahan sebelumnya.

Salah satunya cicilan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih harus dibayarkan Pemprov Jabar setiap tahun.

KDM mengatakan pinjaman tersebut dibuat sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur, tetapi kewajiban pembayarannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Uangnya sudah dipinjam zaman dulu. Pemprov Jabar bagian bayarnya, bukan saya. Pemprov Jabar bagian bayarnya,” kata KDM.

Ia menyebut Pemprov Jabar harus menyiapkan sekitar Rp600 miliar setiap tahun untuk membayar cicilan pinjaman tersebut.

Selain itu, terdapat tunggakan BPJS kepada pemerintah kabupaten dan kota sebesar Rp318 miliar.