7 Bulan Sawah di Bekasi Tak Dialiri Air, Menteri PU Murka dan Telepon Dirjen SDA


HAIJABAR.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PI) Dody Hanggodo murka saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ia menemukan sekitar 1.000 hektare persawahan mengalami kekeringan dan sudah 7 bulan tak mendapat aliran air.
Di tengah kondisi tanag persawahan yang retak, Dody langsung menelepon Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiaw yang baru dilantik pada 1 Mei 2026.
“PPK kamu di mana yang paling dekat? Suruh ke sini sekarang!” cecar Dody melalui sambungan telepon seluler yang disaksikan langsung oleh petani dikutip pada Sabtu, (26/9/2026).
Sidak tersebut dilakukan Dody tanpa pengawalan protokoler maupun pejabat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ia ingin melihat langsung kondisi persawahan dan memastikan laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi sesuai dengan keadaan di lapangan.
Namun, kondisi yang ditemukan justru berbeda. Di Desa Karangharja, saluran irigasi tersier ditemukan dalam kondisi mati total.
Padahalm sekiar 2 kilometer dari persawahan terdapat aliran sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut.
Saluran irigasi tersebut dinilai terbengkalai akibat kurangnya perawatan serta penanganan sedimentasi.
“Katanya petani di sini sudah 7 bulan enggak dapat air,” lanjut dia.
Dody kemudian menemui Supandi, salah seorang petani setempat. Supandi mengaku terpaksa membeli mesin pompa air dan selang menggunakan pasokan air.
Sejumlah petani lainnya juga mengaku harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menarik air dan sumber terdekat karena tidak mendapatkan intervensi dari dinas maupun balai terkait selama berbulan-bulan.
Mendengar keluhan tersebut, Dody menyampaikan permintaan maaf kepada Supandi dan para petani karena penanganan persoalan irigasi dinilai terlambat.
“Saya minta maaf ke Pak Supandi dan para petani di sini. Ini murni kelalaian kami. Harusnya upaya tarik air pakai pompa dan selang ini sudah dikerjakan jajaran kami dari kemarin-kemarin, bukan malah dibiarkan sampai petani beli sendiri,” ujar Dody.
Dody juga menyindir jajaran Kementerian PU yang menurutnya kerap memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menegaskan persoalan kekeringan tidak cukup ditangani melalui laporan administratif.
“Saya sengaja enggak nunggu Bapak (Dirjen SDA), supaya saya bisa tunjukkan bahwa feeling saya benar. Selama ini Bapak PHP saya. Hati-hati loh, sasaran swasembada pangan 2026 tidak ada kata-kata tidak tercapai. Kalau yang enggak perform, ganti saja! PLT-kan saja Kepala Balai atau PPK-nya!” tegas Dody memperingatkan Dirjen SDA.
Usai sidak, Kementerian PU langsung menginstruksikan penanganan darurat di wilayah Pebayuran.
Langkah tersebut berupa pengerahan unit pompa air berkapasitas besar serta pembersihan sedimentasi pada saluran irigasi tersier.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian PU juga telah menginstruksikan mobilisasi sarana pompanisasi dan pembangunan saluran darurat di sejumlah daerah terdampak kekeringan untuk memulihkan pasokan air bagi persawahan.
Dody meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan jajaran balai setempat tetap berada di lokasi hingga aliran air dari sungai terdekat benar-benar tersalurkan ke area persawahan warga.
Ia juga menyatakan akan terus melakukan inspeksi mendadak ke berbagai wilayah tanpa pemberitahuan untuk memastikan penanganan kekeringan berjalan di lapangan dan target swasembada pangan nasional 2026 tidak terganggu.