ASN di Bogor Diduga Pungli Janjikan Kelulusan CPNS, Terancam Dipecat
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
Senin, 9 November 2026 01:28 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
HAIJABAR.ID – Seorang bocah berusia empat tahun berinisial AMA meninggal dunia setelah tertabrak mobil Toyota Fortuner saat bermain sepeda di Jalan Raya Majalaya, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (4/11/2026) sore. Pengemudi berinisial H (49) telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Robby Rachman mengatakan, […]
HAIJABAR.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan layanan dan ruangan khusus untuk menangani calon kepala desa (cakades) yang mengalami stres atau depresi akibat gagal dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Penanganan terhadap calon kepala desa yang mengalami gangguan psikologis tersebut akan diprioritaskan melalui layanan rawat jalan. Pihak rumah sakit […]
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan pembangunan sejumlah jalan sodeta di kawasan wisata Puncak pada 2027 untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik jalur tersebut. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan infastruktur itu merupakan bagian dari rencana penataan jalur Puncak yang telah dipersiapkan sejak 2025 hingga 2026 melalui penyusunan dokumen perencanaan […]
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kota Bogor menyiapkan sanksi disiplin berat hingga pemberhentian terhadap aparatur sipil negara (ASN) berinisial S yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan menjanjikan kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Penindakan dilakukan setelah hasil pemeriksaan menyatakan S terbukti melanggar ketentuan disiplin PNS.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahadian mengatakan, pihaknya akan membentuk tim pemeriksa tingkat kota untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin tersebut.
“Setelah nanti dibentuk tim pemeriksa, kemudian dilakukan pemanggilan oleh tim pemeriksa. Mekanismenya, tujuh hari panggilan pertama. Jika tidak hadir, dipanggil lagi tujuh hari,” kata Dani pada Kamis, (22/10/2026).
Dani menjelaskan, ASN berinisial S sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang pada 28 Oktober 2024.
Hukuman tersebut berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun karena S terbukti melakukan pelanggaran disiplin terkait kasus penipuan.
Kemudian, pada 22 Januari 2026, BKPSDM Kota Bogor kembali menerima pengaduan melalui aplikasi Sibadra mengenai dugaan praktik menjanjikan kelulusan CPNS yang disertai indikasi pungli.
Dugaan pelanggaran tersebut disebut terjadi pada 2023.
Menindaklanjuti pengaduan itu, BKPSDM pada 28 Januari 2026 meminta atasan langsung S untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan Camat Bogor Selatan menyatakan S terbukti melanggar Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin berat.
Menurut Dani, Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa PNS yang kembali melakukan pelanggaran disiplin dengan sifat yang sama setelah dijatuhi hukuman dapat dikenai sanksi lebih berat.
Atas dasar tersebut, Pemkot Bogor akan membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas unsur atasan langsung, pengawasan, dan kepegawaian untuk memproses penjatuhan hukuman disiplin berat terhadap S.
Tim tersebut akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum penjatuhan sanksi.
Dani menyebutkan, sanksi disiplin berat yang dapat dijatuhkan kepada ASN berinisial S meliputi penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Penjatuhan sanksi akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
