Anggaran Pendidikan Gratis Jabar Rp1,29 Triliun, FKSS Soroti Bantuan untuk Sekolah Swasta
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
Senin, 9 November 2026 01:29 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
HAIJABAR.ID – Seorang bocah berusia empat tahun berinisial AMA meninggal dunia setelah tertabrak mobil Toyota Fortuner saat bermain sepeda di Jalan Raya Majalaya, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (4/11/2026) sore. Pengemudi berinisial H (49) telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Robby Rachman mengatakan, […]
HAIJABAR.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan layanan dan ruangan khusus untuk menangani calon kepala desa (cakades) yang mengalami stres atau depresi akibat gagal dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Penanganan terhadap calon kepala desa yang mengalami gangguan psikologis tersebut akan diprioritaskan melalui layanan rawat jalan. Pihak rumah sakit […]
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan pembangunan sejumlah jalan sodeta di kawasan wisata Puncak pada 2027 untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik jalur tersebut. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan infastruktur itu merupakan bagian dari rencana penataan jalur Puncak yang telah dipersiapkan sejak 2025 hingga 2026 melalui penyusunan dokumen perencanaan […]
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
HAIJABAR.ID – Kebijakan pendidikan gratis bagi SMA dan SMK negeri di Jawa Barat dengan anggaran Rp 1,29 triliun mendapat sorotan dari Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat.
FKSS menilai pemerintah perlu memperhatikan pembiayaan sekolah swasta karena bantuan yang diberikan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan operasional sekolah.
Ketua FKSS Jawa Barat Ade D Hendriana mengatakan konsep pendidikan gratis bagi sekolah negeri sebenarnya telah digagas oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
Namun, menurutnya, terdapat perbedaan besaran anggaran yang dialokasikan pada masing-masing periode.
“Nah sekarang, Gubernur Dedi Mulyadi menganggarkan Rp 1,29 triliun. Secara angka, nominal Rp 1,29 triliun sebenarnya lebih kecil jika dibandingkan dengan angka yang dikeluarkan para gubernur sebelumnya,” kata Ade pada Kamis, (24/9/2026).
Ade menjelaskan, pada era Gubernur Ahmad Heryawan telah digagas kesepakatan agar tingkat pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri disamakan.
Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan melalui anggaran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang mencapai Rp 1,7 triliun.
Pada masa Gubernur Ridwan Kamil, anggaran BOPD disebut kembali meningkat hingga Rp 1,9 triliun.
Ade menilai pendidikan gratis di sekolah negeri selama ini pada dasarnya hanya menanggung biaya SPP. Sementara itu, sejumlah kebutuhan lain seperti kegiatan siswa dan seragam masih menjadi tanggungan orang tua.
Di sisi lain, pemerintah juga telah memberikan sejumlah subsidi kepada sekolah SMA dan SMK swasta. Namun, Ade mengatakan bantuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan biaya pendidikan rill yang harus ditanggung sekolah swasta.
Ade mencontohkan rencana Pemprov Jabar memberikan bantuan sebesar Rp 600.000 kepada 117.457 siswa miskin kelas XI dan XII melalui beasiswa Pancawaluya.
Menurut Ade, bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan personal siswa, bukan untuk membiayai operasional sekolah swasta.
“Jangan sampai bantuan personal siswa ini dianggap sebagai solusi pembiayaan sekolah swasta. Sekolah swasta tidak bisa diandalkan untuk menutupi kekurangan biaya operasionalnya menggunakan dana bantuan personal siswa tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan, bantuan Rp 600.000 tersebut dapat digunakan siswa untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli perlengkapan sekolah atau biaya transportasi.
Karena itu, Ade meminta pemerintah menyiapkan skema pembiayaan tersendiri apabila ingin membantu keberlangsungan operasional sekolah swasta.
Ade menegaskan, bantuan personal kepada siswa tidak dapat disamakan dengan bantuan untuk kebutuhan operasional sekolah.
Menurutnya, sekolah swasta membutuhkan skema pendanaan khusus agar dapat menjalankan kegiatan pendidikan dan memenuhi kebutuhan operasionalnya.
