Pramono Sebut Jakarta Butuh Jawa Barat untuk Tangani Banjir, Ini Alasannya


HAIJABAR.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menilai koordinasi dengan Jawa Barat penting dalam penanganan bencana, khususnya banjir. Sebab, sejumlah sungai yang alirannya menuju Jakarta berhulu di wilayah Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Pramono saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Pramono mengatakan, keterlibatan Jawa Barat dalam koordinasi kebencanaan dilakukan agar penanganan banjir dapat dilakukan dari wilayah hulu hingga hilir.
“Kenapa kehadiran teman-teman dari Jawa Barat supaya, karena juga banyak sungai yang alirannya berasal dari Jawa Barat,” katanya.
Menurut Pramono, penanganan sungai yang melintasi sejumlah wilayah membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pembagian kewenangan juga disesuaikan dengan wilayah serta jenis pekerjaan yang dilakukan.
Pramono mencontohkan penanganan Sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta bertugas melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai di wilayah Jakarta.
Sementara itu, pekerjaan seperti penurapan tanggul menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Dalam normalisasi Ciliwung, pembebasan lahan itu dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah DKI Jakarta di wilayah yang ada di Jakarta, sedangkan untuk penurapan tanggul dan sebagainya itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” kata Pramono.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan normalisasi terhadap 13 sungai. Beberapa di antaranya yakni Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama.
Pramono berharap proses normalisasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir di Jakarta.
“Dan di Jakarta sekarang ini ada 13 sungai yang kita lakukan normalisasi, mudah-mudahan ini segera bisa teratasi,” kata Pramono.
Pramono menekankan penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dalam Rakorda tersebut, Pemprov DKI mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Selain pemerintah daerah, koordinasi penanggulangan bencana juga melibatkan BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat.
Menurut Pramono, sinergi tersebut penting agar upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan akibat bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.