Pemkot Depok Bakal Inpeksi 199 Dapur MBG, 40 SPPG Jadi Prioritas Pemeriksaan
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
Senin, 9 November 2026 01:04 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
HAIJABAR.ID – Seorang bocah berusia empat tahun berinisial AMA meninggal dunia setelah tertabrak mobil Toyota Fortuner saat bermain sepeda di Jalan Raya Majalaya, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (4/11/2026) sore. Pengemudi berinisial H (49) telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Robby Rachman mengatakan, […]
HAIJABAR.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan layanan dan ruangan khusus untuk menangani calon kepala desa (cakades) yang mengalami stres atau depresi akibat gagal dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Penanganan terhadap calon kepala desa yang mengalami gangguan psikologis tersebut akan diprioritaskan melalui layanan rawat jalan. Pihak rumah sakit […]
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan pembangunan sejumlah jalan sodeta di kawasan wisata Puncak pada 2027 untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik jalur tersebut. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan infastruktur itu merupakan bagian dari rencana penataan jalur Puncak yang telah dipersiapkan sejak 2025 hingga 2026 melalui penyusunan dokumen perencanaan […]
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Jawa Barat dan Sekitarnya
HAIJABAR.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan melakukan inspeksi terhadap 199 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayahnya.
Sebanyak 40 dapur menjadi prioritas pengawasan langsung oleh Satgas tingkat kota, sedangkan 159 dapur lainnya akan dipantau melalui camat dan puskesmas.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi strategis di Gedung Balai Kota Depok pada Rabu, (4/11/2026). Pertemuan itu menindaklanjutri Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai inpeksi dan penilaian kualitas SPPG di daerah.
Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG, Chandra Rahmansyah, mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat wilayah untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.
“Kita akan susun tim teknis untuk inpeksi, paling lambat 6 November sudah selesai dan bisa langsung turun ke lapangan,” kata Chandra.
Koordinasi lintas instansi tersebut turut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para camat, serta berbagai perangkat daerah untuk mematangkan teknis pelaksaan inspeksi di lapangan.
Guna memaksimalkan efektivitas peninjauan, pengawasan terhadap seluruh dapur MBG di Depok akan dibagi ke dalam dua klaster.
Sebanyak 40 titik dapur yang memerlukan perhatian khusus akan ditangani langsung oleh Satgas tingkat kota tanpa melalui perantara.
Sementara itu, 159 titik dapur lainnya akan dipantau melalui pendampingan intensif oleh para camat dan puskesmas di wilayah masing-masing.
Selain pemeriksaan langsung, Pemkot Depok juga meminta seluruh pengelola dapur melakukan pengecekan laboratorium untuk memastikan kualitas makanan dan fasilitas pendukung memenuhi persyaratan.
“Kami sudah bersurat ke seluruh dapur untuk pengecekan lab paling lambat Jumat, dan hasilnya keluar dua minggu lagi, sehingga penginputan data bisa berjalan tertib,” tegasnya.
Pengawasan terhadap SPPG tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup kualitas makanan dan fasilitas pendukung operasional dapur.
Kelengkapan instalasi pengolahan limbah serta uji laboratorium air menjadi syarat yang wajib dipenuhi setiap pengelola dapur MBG.
Melalui pengawasan berlapis tersebut, Pemkot Depok berharap masyarakat kelompok rentan dapat memperoleh makanan yang aman dan bergizi.
Program ini juga diharapkan mendukung upaya mewujudkan generasi mendatang yang unggul serta bebas stunting.
Chandra menilai program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong kesejahteraan dan menggerakkan perekonomian lokal.
“Semoga apa yang kita niatkan ikhtiar memastikan masyarakat kelompok rentan bisa dapat makanan aman bergizi, generasi ke depan unggul mudah-mudahan dicatat amal perbuatan baik,” pungkasnya.
Dilansir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung program prioritas Presiden, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta dorongan percepatan pembentukan satuan tugas (Satgas) MBG.
Satgas MBG dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kelancaran pelaksanaan program di daerah.
Data Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 223 daerah telah berhasil membentuk satuan tugas tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera bergerak cepat demi pemerataan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.
